Hakim Konstitusi Anwar Usman menggugat Surat Keputusan (SK) Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Hakim Suhartoyo sebagai Ketua MK 2023 2028 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hal itu terkait keberatan Anwar Usman atas pengangkatan Suhartoyo sebagai pimpinan MK penggantinya, pasca adik ipar Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu dinyatakan melanggar etik berat dan dicopot dari jabatannya sebagai ketua MK oleh Majelis Kehormatan Mahakamah Konstitusi (MKMK). Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan, secara prinsip seluruh institusi negara memiliki ruang administrasi, sehingga segala sesuatu bisa diajukan ke pengadilan administrasi negara, yaitu PTUN, jika objeknya adalah tindakan dan kebijakan administrasi yang subjeknya memenuhi syarat dalam hal itu.
Meski demikian, Feri menilai, hal ini tidak berlaku bagi SK pengangkatan Ketua MK Suhartoyo. Sebab, keputusan itu berdasarkan rapat permusyarawatan hakim (RPH), yang merupakan bagian dari internal MK. Ia menambahkan, tidak mungkin administrasi yang sifatnya seremonial seperti pengangkatan Ketua MK itu dapat digugat ke PTUN. "Karena dengan sendirinya nanti, bukan tidak mungkin PTUN bisa mengendalikan politik internal di MK dalam pemilihan ketua. Tentu tidak diperkenankan begitu ya," ucapnya.
Jadwal KA Pangandaran Relasi Gambir Banjar PP Kamis 25 Januari 2024, Harga Tiket Diskon 20 Persen Daftar Harga BBM Pertamina Terbaru Kamis 25 Januari 2024, Ada BBM yang Turun Harga Cukup Signifikan Pakar: Gugatan Anwar Usman Terhadap SK Pengangkatan Ketua MK Suhartoyo Tak Bisa Ditindaklanjuti PTUN
Jadwal dan Lokasi SIM Keliling Kota Cimahi Kamis 25 Januari 2024, Waktu Layanan hingga 11.00 WIB Viral Spanduk Bawa Nama Persiba Balikpapan Terbentang di Jembatan Plaza Balikpapan Halaman 4 Daftar Harga BBM Terbaru, Kamis 25 Januari 2024 di Seluruh SPBU di Indonesia: Pertamax Turun
Ketua MK Sebut Belum Kunjung Dapat Salinan Gugatan Anwar Usman di PTUN Kunci Jawaban Bahasa Indonesia Kelas 10 Halaman 93 94 Kurikulum Merdeka: Membandingkan Isi Teks Halaman all Menurutnya, mesti ada pola mengenai objek apa saja yang bisa digugat ke PTUN.
Terlebih, ia menilai, jika gugatan tersebut dilanjutkan ditangani PTUN, maka akan ada kebijakan bersifat internal MK sebagai lembaga pemegang kekuasaan kehakiman, yang dapat dikendalikan oleh lembaga lain. "Padahal syarat kemerdekaan kekuasaan kehakiman, merdeka dari cabang kekuasaan peradilan lainnya. Jadi, ini harus dipahami jg oleh PTUN dan Pak Anwar Usman," ungkap Feri. Hal tersebut juga diperkuat oleh pernyataan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih. Ia membenarkan, SK pengangkatan Hakim Suhartoyo merupakan hasil RPH, yang mana artinya diterbitkan oleh MK, sebagai lembaga pemegang kekuasaan kehakiman.
Untuk diketahui, PTUN Jakarta telah menggelar sidang pemeriksaan persiapan, yang digelar secara tertutup di ruang sidang Kartika, gedung PTUN Jakarta, Jakarta Timur, pada Rabu (6/12/2023) lalu. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur menilai, Anwar Usman tak tahu malu. Bahkan, menurutnya, langkah Anwar Usman menggugat Ketua MK ke PTUN merupakan hal yang salah.
"Artinya Anwar Usman sebagai pihak, enggak tahu malu. Sudah bersalah melanggar etik berat, bukannya kemudian merasa diri bertobat malah melakukan perlawanan dan melakukan kesalahan pula caranya ke PTUN. Ini wilayahnya MK kenapa PTUN," kata Isnur, saat ditemui di sela sela aksi Koalisi Masyarakat Sipil terkait Peringatan Hari HAM dan Hari Anti Korupsi, di kawasan Patung Kuda Monas, pada Kamis (7/12/2023). Isnur mengatakan, gugatan Anwar Usman ke PTUN itu diduga hanya untuk mencari cari kesalahan dan bahkan merusak sistem MK. "Bayangkan MK setinggi itu levelnya masa dibatalkan oleh putusan level PTUN," tegas Isnur.
Untuk diketahui, keterpilihan Suhartoyo tersebut dilakukan melalui Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH), yang digelar secara tertutup pada Kamis (9/11/2023) di Ruang RPH Gedung 1 Mahkamah Konstitusi. Pemilihan ini dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Nomor 2/MKMK/L/11/2023 tanggal 7 November 2023 yang menginstruksikan untuk dilakukan pemilihan pimpinan yang baru untuk masa jabatan 2023 2028 dalam waktu 2×24 jam sejak Selasa, 7 November 2023 pukul 18.21 WIB. "Dan (putusan) Mahkamah etik (MKMK) ya. Pelantikan Ketua MKMK dibuat (gugatan) ke PTUN ini adalah contoh dia (Anwar Usman) sebagai hakim MK memberikan contoh buruk kepada warga negara untuk tidak lagi menghargai etik, tidal lagi menghargai MK yang membutuhkan sikap negarawan," jelas Isnur.
"Itu lucu banget (jika PTUN putusan gugatan Anwar Usman). Makanya ini kok sikap Putusan MKMK dibatalkan oleh PTUN. Ini merusak sistem negara hukum," sambungnya. Lebih lanjut, hal ini dinilai Isnur berbahaya dan merusak sistem negara hukum. "Itu berbahaya sekali kalau kemudian tata negara yang sudah rapu diatur konstitusi di Undang undang diacak oleh kekuasaan," ucap Isnur.
"Nah Anwar Usman saya curiga. Saya menduga dia maju (gugat ke PTUN) itu bukan semata mata karena dia mau, tapi karena dia meyakini dia punya back up," tutut Ketua YLBHI itu. Sebagai informasi, Anwar sebelumnya sudah menyampaikan surat keberatan langsung kepada MK melalui tiga orang kuasa hukumnya, pada 15 November 2023. Menindaklanjuti surat keberatan itu, MK juga telah memberikan surat balasan kepada pihak Anwar Usman.
Sebagai informasi, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan Anwar Usman melanggar etik berat terkait Putusan MK 90/PUU XXI/2023. Imbasnya, adik ipar Presiden Jokowi itu dicopot dari jabatannya sebagai ketua MK. MKMK kemudian memerintahkan MK melakukan pemilihan ketua baru dalam waktu 2×24 jam, hingga terpilihlah hakim Suhartoyo sebagai Ketua MK baru pengganti Anwar Usman.